Jakarta-BeritaSatuNews | Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR RI, Kejaksaan Republik Indonesia (RI) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026, guna mendukung operasional kelembagaan.
“Untuk mencegah terhentinya fungsi kelembagaan dengan penegakan hukum, Kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun,” kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dalam Raker dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Pemimpin Korps Adhyaksa itu menjelaskan bahwa sejatinya Kejaksaan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp20 triliun pada tahun 2026.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk program penegakan hukum sebesar Rp8,58 triliun, dan program dukungan manajemen sebesar Rp11,42 triliun.
“Meski telah mendapatkan anggaran Rp20 triliun, Kejaksaan menilai bahwa jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Dampaknya, diperkirakan penanganan perkara di pusat berkurang sebesar 55 persen, dan penanganan perkara di daerah berkurang 75 persen.
Jaksa Agung juga mengatakan bahwa pagu anggaran untuk program dukungan manajemen tahun 2026 tidak mencukupi.
Ia mengatakan bahwa kekurangan utama terjadi di tiga area, yaitu belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja barang nonoperasional.
“Belanja pegawai yang tidak mengakomodasi gaji dan tunjangan bagi sekitar 11.000 CPNS dan PPPK baru,” ucapnya.
Kekurangan ini, ujarnya, turut membahayakan aspek penegakan hukum, karena anggaran sidang untuk perkara pidana khusus hanya cukup untuk satu perkara, dan anggaran untuk pidana umum diperkirakan habis pada semester pertama.
Maka dari itu, untuk mencegah terhentinya fungsi kelembagaan, Jaksa Agung mengatakan bahwa Kejaksaan RI mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1,85 triliun akan dialokasikan untuk program penegakan hukum dan Rp5,65 triliun untuk program dukungan manajemen.
“Usulan ini telah disampaikan secara resmi kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri keuangan,” ucapnya. * BSN/ant
 dengan Komisi III DPR RI, Kejaksaan Republik Indonesia (RI) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun untuk){kind=link}